x, 100 hlm. ; 21 cm
ix, 212 hlm 21 cm
xvi, 262 hlm.; 21 cm.
viii, 78 hlm. ; 21 cm
xiv, 373 hlm., 21 cm
x, 118 hlm,; 21 cm
viii, 60 hlm,; 21 cm
ix, 105 hlm. ; 21 cm
vi., 132 hlm., 21 cm
xi, 74 hlm., 21 cm
- , 75 hlm,; 21 hlm
- , 48 hlm,; 21 Cm
- , 64 hlm . ; 21 cm
vi., 77 hlm., 21 cm
- , 128 hlm,; 21 hlm
xviii, 350 hlm,; 21 cm
xii, 292 hlm,; 23 cm
I. PENDAHULUAN II. SEJARAH PIDANA MATI PEREMPUAN DI BEBERAPA NEGARA III. TINJAUAN KEBIJAKAN PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL IV. TINJAUAN TEORITIS PIDANA MATI PEREMPUAL HAMIL V. BEBERAPA KETENTUAN PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL VI. KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
BAB I ALIRAN-ALIRAN YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA SOSIOLOGI HUKUM BAB II RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM BAB III PARADIGMA SOSIOLOGI HUKUM BAB IV BEBERAPA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT PARAFILSUF YANG MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM BAB V BATASAN-BATASAN SOSIOLOGI HUKUM DONALD BLACK BAB VI PENUTUP GUNANYA MEMPELAJARI SOSIOLOGI
BAB 1 HUKUM BAB 2 NEGARA HUKUM BAB 3 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAB 4 TEORI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAB 5 HUKUM KEPEGAWAIAN BAB 6 WEWENANG BAB 7 TINDAKAN PEMERINTAH BAB 8 GOOD GOVERNANCE BAB 9 PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAB 10 PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAB 11 LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB 12 HUKUM PEMERINTAH DAERAH BAB 13 SANKSI ADMINISTRASI