Bab 1 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan Bab 4 Upaya Paksa Bab 5 Surat Dakwaan Bab 6 Praperadilan Bab 7 Penuntut Umum dan Penuntutan Bab 8 Pemerikasaan Perkara di Pengadilan Negeri Bab 9 Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti Bab 10 Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana
"Daftar Isi: A. UU RI No 28 Th 2014 ttg Hak Cipta B. Penjelasan UU RI No 28 Th 2014 C. UU RI No 13 Th 2016 ttg Paten D. Penjelasan UU RI No 13 Th 2016 E. UU RI No 20 Th 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis F. Penjelasan UU RI No 20 Th 2016"
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan maka…
Bag 1 Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Bag 2 Hukum Sebagai Obyek Ilmu Hukum Bag 3 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Bag 4 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Bag 5 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan
BAB 1 PENDAHULUAN BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BAB III KERANGKA TEORITIS BAB IV KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB V BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN BAB VI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BAB VII PENGAWASAN DPR DAN DPD PERWUJUDAN CHECKS AND BALANCES BAB VIII PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBA…
Abstrak Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintaha…
Bab 1 Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan Bab 2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Dispensasi Kawin Bab 3 Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Pengangkatan Anak Bab 4 Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Pengasuh Anak Bab 5 Perlindungan Hukum terhadap Hak An…
Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
Bab I Hukum Dagang dan Kepailitan Bab II Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang BAB III Kekayaan Intelektual BAB IV Surat Berharga BAB V Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)
Abstrak ini membahas kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pidana penjara terbatas dipandang sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan tujuan untuk menetralisir konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepenting…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan yang dibahas dalam bingkai teori hukum perbankan. Termasuk memuat kasus-kasus populer dalam dunia perbankan nasional, juga aperbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain yan…
Sinopsis Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana, yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, juga mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum pidana, terutama permasalahan aktual dan perundang-undangan yang belum masuk ke …
Deskripsi Buku Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hakekat hukum pidana asas legalitas lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana kausalitas hukum pidana penafsiran dalam hukum pidana tindak pidana pidana dan pemidanaan penghapusan dan penambahan pidana poging deelnemng pembantuan perbarengan tindak pidana concurcus dan recidive Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hak…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bab I Pendahuluan Bab II Teori Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Siber Bab III Regulasi Internasional dan Nasional tentang Tindak Pidana Siber Bab IV Implikasi Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dalam Hukum Positif Indonesia Bab V Pengaturan Yuridiksi Tindak Pidana Siber Dihubungkan dengan Konveksi Dewan Eroppa 2001 Bab VI Penutup
Bab 1 Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia Bab 2 Pengertian dan Landasan Hukum Adat Bab 3 Pembidangan, Wilayah Hukum Adat, dan Pengendalian Sosial Bab 4 Sejarah dan Teori Hukum Adat Bab 5 Persekutuan Masyarakat di Indonesia Bab 6 Hukum Perkawinan Adat Bab 7 Perkawinan Adat di Indonesia Bab 8 Hukum Waris Adat Bab 9 Hukum Tanah Bab 10 Hukum Perjanjian Adat Bab 11 Delik Adat Bab …
BAB 1 PELUANG BISNIS DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 2 TANTANGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 4 MODUS PENCURIAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 5 JENIS-JENIS MODUS KEJAHATAN DAN REGULASINYA DI BERBAGAI NEGARA BAB 6 MANFAAT DAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM KEBIJAK…
Daftar Isi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bab 3 Advokat dan Kuasa Hukum Bab 4 Fungsi Hakim dan Objektivitas Penilaian Hakim Bab 5 Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat, Tergugat, Objek Gugatan, Tenggat Waktu Gugatan Bab 6 Sengketa Tata Usaha Negara dan Gugatan Bab 7 Administrasi, Keuangan Perkara, dan Mendaftarkan Gugatan Bab 8 Pemeriksaan dan Penyelesa…
ix, 201 hlm,; 21 cm
x, 100 hlm. ; 21 cm
ix, 212 hlm 21 cm
xvi, 262 hlm.; 21 cm.
viii, 78 hlm. ; 21 cm
xiv, 373 hlm., 21 cm
x, 118 hlm,; 21 cm
viii, 60 hlm,; 21 cm
ix, 105 hlm. ; 21 cm
vi., 132 hlm., 21 cm
xi, 74 hlm., 21 cm
- , 75 hlm,; 21 hlm