I. PENDAHULUAN II. SEJARAH PIDANA MATI PEREMPUAN DI BEBERAPA NEGARA III. TINJAUAN KEBIJAKAN PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL IV. TINJAUAN TEORITIS PIDANA MATI PEREMPUAL HAMIL V. BEBERAPA KETENTUAN PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL VI. KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
BAB I PENDAHULUAN BAB II PEMBAHARUAN BENTUK PIDANA DI INDONESIA BAB III BENTUK-BENTUK PIDANA DALAM TRADISI ISLAM BAB IV RELEVANSI BENTUK PIDANA ISLAM BAB V RANGKUMAN AKHIR
BAB 1 TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM BAB 2 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 3 PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 4 WEWENANG JAKSA DAN POLRI SERTA PERANANNYA BAB 5 MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 6 PUTUSNA HAKIM BAB 7 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 BEBERAPA CONTOH KASUS KORUPSI BAB 9 BADAN PEMBERANTASAN KORUPSI
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 HAK-HAK ANAK KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAB 3 KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAB 4 KEJAHATAN DAN PIJAKAN KRIMINAL ANAK BAB 5 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAB 1 PENGERTIAN BAB 2 KONSEP KEJAHATAN INTERNASIONAL INTI BAB 3 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HPI BAB 4 TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDU BAB 5 JURIDIKSI PIDANA DAN IMUNITAS BAB 6 PENUNTUTAN PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL INTI MEKANISME NASIONAL BAB 7 PENUNTUTAN PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL INTI MEKANISME INTERNASIONAL BAB 8 TEORI DAN PRAKTIK HPI DI INDONESIA
viii; 192 hlm . ; 21 cm
Daftar Isi: 1. Buku Kesatu tentang Aturan umum 2. Buku Kedua tentang Tindak Pidana 3. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Surat Kuasa Bab 3 Surat Dakwaan Ban 4 Eksepsi Bab 5 Pemeriksaan Perkara di MukaSidang Pengadilan Tingkat Pertama Bab 6 Pembuktian Bab 7 Upaya Hukum
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA BAB 3 TINDAK PIDANA BAB 4 SIFAT MELAWAN HUKUM BAB 5 TENTANG KESALAHAN/SCHULD BAB 6 JENIS-JENIS HUKUMAN BAB 7 ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA BAB 8 PERCOBAAN (POGING) BAB 9 AJARAN TENTANG KAUSALITAS BAB 10 PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS-SAMENLOOP VAN STRAFBAARFEIT) BAB 11 PENGULANGAN (RESIDIVE) BAB 12 HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT D…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SEJARAH HUKUM TINDAK PIDANA KHUSU BAB 3 BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KHUSU BAB 4 HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI BAB 5 HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 6 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 7 DINAMIKA PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA BAB 8 PEMBERANTASAN KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA
ix, 139 hlm. ; 23 cm
xiii, 448 hlm.; 21 cm
ix, 201 hlm,; 21 cm
- , 34 hlm,; 21 hlm
vii., 97 hlm., 21 cm
xii, 80 hlm.; 21 cm
vi.154 hlm .,21.cm
xii, 230 hlm.; 23 cm
-, 131 hlm.; 20 cm
-, 144 hlm,; 21 cm
viii, 132 hlm,; 21 cm
208 hlm. ; 20 cm
x, 192 hlm.; 21 cm
vii, 190 hlm,; 20 cm
- , 132 hlm,; 21 hlm
vii, 60 hlm,; 21 cm
-, 37 HLM.; 21 cm
- , 64 hlm . ; 21 cm
vi., 77 hlm., 21 cm
xx, 232 hlm.; 21 cm