Pembaharuan Hukum Pidana: Kebijakan formulasi Pidana Penjara Terbatas dalam R…

Abstrak ini membahas kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pidana penjara terbatas dipandang sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan tujuan untuk menetralisir konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepenting…

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Edisi

Ed. 03, Cet.05

ISBN/ISSN

978-602-0895-2105

Deskripsi Fisik

xiii, 306 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MUL p

PENGANTAR HUKUM PIDANA

Deskripsi Buku Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hakekat hukum pidana asas legalitas lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana kausalitas hukum pidana penafsiran dalam hukum pidana tindak pidana pidana dan pemidanaan penghapusan dan penambahan pidana poging deelnemng pembantuan perbarengan tindak pidana concurcus dan recidive Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hak…

TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

HUKUM PIDANA KHUSUS: UNSUR DAN SANKSI PIDANANYA

Edisi

Ed.1. Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-425-164-2

Deskripsi Fisik

xii, 331 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ROD h

DELIK AGAMA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ix, 201 hlm,; 21 cm

Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia

- , 48 hlm,; 21 Cm

FUNGSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

- , 64 hlm . ; 21 cm

HUKUM PIDANA POLITIK

vi., 77 hlm., 21 cm

HUKUM PIDANA ISLAM

ix, 139 hlm. ; 23 cm