Dengan judul sebagaimana dikemukakan diatas, penulis hanya membahas sebagian tindak pidana yang ada di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Adapun tindak pidana yang akan dibahas di dalam buku ini adalah tindak pidana yang menurut hemat penulis sering terjadi masyarakat. Bisa saja pembaca yang budiman berbeda pendapat dengan penulis tentang kriteria kejahatan yang s…
Buku ini berjudul Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity sebagai korelasi konstruktif cyberlaw dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemberlakuan legislasi dan regulasi yang dikombinasikan dengan penegakan hukum yang serius tetap diperlukan untuk memandu perilaku masyarakat dan memastikan supremasi hukum, khususnya …
Perkembangan teknologi yang setiap saat meningkat membuat masyarakat kian menggandrunginya. Berbagai hal dapat dilakukan dengan sangat mudah, seperti metode pembayaran yang serba-cashless, sharing berbagai momen di media sosial (dalam bentuk foto dan video), dan masih banyak lagi. Untuk mengakses itu semua, kita perlu mengunggah informasi atau data pribadi yang tentunya akan diketahui oleh o…
Abstrak buku ini menjelaskan tentang UU RI No. 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Buku ini membahas secara mendalam mengenai UU PDP yang disahkan setelah proses pembahasan yang panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang UU PDP kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum dan par…
Buku ini akan mengantarkan pembaca agar mudah memahami metode penelitian hukum normatif, dengan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Materinya ditulis dalam delapan bab: pengantar, penelitian hukum, karakteristik penelitian hukum, penelitian hukum normatif, prosedur penelitian hukum, langkah- langkah penelitian hukum, contoh- contoh sistematika proposal skripsi, tesis dan d…
Teknologi hukum (legal technology) pada awalnya mengacu produk teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan hukum. Wujudnya mulai dari yang dikerjakan kalangan praktisi jasa hukum di kantor hukum hingga lembaga-lembaga regulator. Buku ini menjelaskan konseptualisasi teknologi hukum dari praktik yang ada di dunia. Teknologi hukum bisa meningkatkan efisiensi perancangan peraturan peru…
Buku ini berjudul Fenomena Balapan Liar dalam Kajian Kriminologi. Buku ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan berkenaan dengan pengertian kenakalan anak dan menguraikan teori kriminologi, teori containment, serta teori kebijakan hukum pidana. Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum tentang kriminologi, kenakalan anak, balapan liar dan penganggulangan kenakal…
Bab 1 Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia Bab 2 Pengertian dan Landasan Hukum Adat Bab 3 Pembidangan, Wilayah Hukum Adat, dan Pengendalian Sosial Bab 4 Sejarah dan Teori Hukum Adat Bab 5 Persekutuan Masyarakat di Indonesia Bab 6 Hukum Perkawinan Adat Bab 7 Perkawinan Adat di Indonesia Bab 8 Hukum Waris Adat Bab 9 Hukum Tanah Bab 10 Hukum Perjanjian Adat Bab 11 Delik Adat Bab …
Bab 1 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan Bab 4 Upaya Paksa Bab 5 Surat Dakwaan Bab 6 Praperadilan Bab 7 Penuntut Umum dan Penuntutan Bab 8 Pemerikasaan Perkara di Pengadilan Negeri Bab 9 Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti Bab 10 Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana
"Daftar Isi: A. UU RI No 28 Th 2014 ttg Hak Cipta B. Penjelasan UU RI No 28 Th 2014 C. UU RI No 13 Th 2016 ttg Paten D. Penjelasan UU RI No 13 Th 2016 E. UU RI No 20 Th 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis F. Penjelasan UU RI No 20 Th 2016"
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan maka…
Bag 1 Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Bag 2 Hukum Sebagai Obyek Ilmu Hukum Bag 3 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Bag 4 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Bag 5 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan
BAB 1 PENDAHULUAN BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BAB III KERANGKA TEORITIS BAB IV KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB V BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN BAB VI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BAB VII PENGAWASAN DPR DAN DPD PERWUJUDAN CHECKS AND BALANCES BAB VIII PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBA…
Abstrak Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintaha…
Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
Bab I Hukum Dagang dan Kepailitan Bab II Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang BAB III Kekayaan Intelektual BAB IV Surat Berharga BAB V Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)
Abstrak ini membahas kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pidana penjara terbatas dipandang sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan tujuan untuk menetralisir konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepenting…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan yang dibahas dalam bingkai teori hukum perbankan. Termasuk memuat kasus-kasus populer dalam dunia perbankan nasional, juga aperbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain yan…
Deskripsi Buku Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hakekat hukum pidana asas legalitas lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana kausalitas hukum pidana penafsiran dalam hukum pidana tindak pidana pidana dan pemidanaan penghapusan dan penambahan pidana poging deelnemng pembantuan perbarengan tindak pidana concurcus dan recidive Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hak…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bab I Pendahuluan Bab II Teori Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Siber Bab III Regulasi Internasional dan Nasional tentang Tindak Pidana Siber Bab IV Implikasi Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dalam Hukum Positif Indonesia Bab V Pengaturan Yuridiksi Tindak Pidana Siber Dihubungkan dengan Konveksi Dewan Eroppa 2001 Bab VI Penutup
BAB 1 PELUANG BISNIS DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 2 TANTANGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 4 MODUS PENCURIAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 5 JENIS-JENIS MODUS KEJAHATAN DAN REGULASINYA DI BERBAGAI NEGARA BAB 6 MANFAAT DAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM KEBIJAK…
ix, 201 hlm,; 21 cm
x, 100 hlm. ; 21 cm
ix, 212 hlm 21 cm
xvi, 262 hlm.; 21 cm.
viii, 78 hlm. ; 21 cm
xiv, 373 hlm., 21 cm
x, 118 hlm,; 21 cm
viii, 60 hlm,; 21 cm
ix, 105 hlm. ; 21 cm