BAB I: Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata Internasional Indonesia(HPII) BAB II: Pranata Hukum dan Titik-Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional BAB III: Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Keperdataan BAB IV: Renvoi (Penunjukkan Kembali) dan Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional BAB V: Teori Pendahuluan dan Penyesuaian dalam Hukum Perdata Internasiona…
Menurut hukum pidana Indonesia, setiap dokter yang bertindak sebagai ahli, atas permintaan penyidik harus diperiksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Menurut Pasal 216 KUHP, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dijatuhkan, jika dokter menolak pemeriksaan forensik atas permintaan penyidik. Karena itu, dari segi hukum, salah satu aspek terpenting ada…
Buku “Hukum Perdagangan Internasional” merupakan karya yang komprehensif dan mendalam mengenai prinsip-prinsip, aturan, dan praktik yang mengatur perdagangan antarnegara. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kerangka hukum yang mengatur transaksi internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku bisnis di pasar global. Buku “Hukum Perdagan…
Buku "Alternatif Penyelesaian Sengketa" karya Aris Prio Agus Santoso membahas berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep-konsep kunci dalam hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi, serta berbagai metode penyelesaian sengketa seper…
Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis ini, penulis mengupas tentang alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. …
Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Mon…
BAB 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN BAB 2 MORAL DALAM RAGAM PEMIKIRAN BAB 3 ETIKA SEBAGAI "KERAK" TERDALAM ETIKA PROFESI BAB 4 KEDUDUKAN ETIKA DALAM PROFESI HUKUM BAB 5 ORGANISASI PROFESI HUKUM BAB 6 PROFESI HUKUM BAB 7 PROFESI JAKSA BAB 8 KODE ETIK PROFESI POLISI BAB 9 KODE ETIK PROFESI NOTARIS BAB 10 PROFESI ADVOKAT
UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024) adalah perubahan kedua atas UU ITE sebelumnya, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas beberapa pasal yang multitafsir dan menimbulkan kontroversi, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun…