Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militerââ‚…
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB 2 IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL BAB 3 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI INDONESIA BAB 4 KEWAJIBAB DAN HAK WARGA NEGARA BAB 5 DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI BAB 6 NEGARA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM BAB 7 WAWASAN NUSANTARA BAB 8 KETAHANAN NASIONAL
Menurut hukum pidana Indonesia, setiap dokter yang bertindak sebagai ahli, atas permintaan penyidik harus diperiksa orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Menurut Pasal 216 KUHP, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dijatuhkan, jika dokter menolak pemeriksaan forensik atas permintaan penyidik. Karena itu, dari segi hukum, salah satu aspek terpenting ada…
Buku “Hukum Perdagangan Internasional†merupakan karya yang komprehensif dan mendalam mengenai prinsip-prinsip, aturan, dan praktik yang mengatur perdagangan antarnegara. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kerangka hukum yang mengatur transaksi internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku bisnis di pasar global. Buku “Hu…
Buku "Alternatif Penyelesaian Sengketa" karya Aris Prio Agus Santoso membahas berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep-konsep kunci dalam hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi, serta berbagai metode penyelesaian sengketa seper…
Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Mon…
BAB 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN BAB 2 MORAL DALAM RAGAM PEMIKIRAN BAB 3 ETIKA SEBAGAI "KERAK" TERDALAM ETIKA PROFESI BAB 4 KEDUDUKAN ETIKA DALAM PROFESI HUKUM BAB 5 ORGANISASI PROFESI HUKUM BAB 6 PROFESI HUKUM BAB 7 PROFESI JAKSA BAB 8 KODE ETIK PROFESI POLISI BAB 9 KODE ETIK PROFESI NOTARIS BAB 10 PROFESI ADVOKAT
UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024) adalah perubahan kedua atas UU ITE sebelumnya, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas beberapa pasal yang multitafsir dan menimbulkan kontroversi, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun…
Buku tersebut membahas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan: Buku ini akan menguraikan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berk…
Buku ini membahas praktik penerapan hukum pidana, yang terdiri dari masalah percobaan, penyertaan dan gabungan delik yang masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana.
Buku "Pengantar Ilmu Politik: Tiga Aspek Perspektif Ilmu Politik: Pembuatan Keputusan, Kebijakan Publik, dan Kewenangan" membahas tiga aspek penting dalam ilmu politik: pembuatan keputusan, kebijakan publik, dan kewenangan. Buku ini menyajikan pemahaman mendasar tentang ilmu politik, termasuk sejarahnya, konsep-konsep dasar seperti negara, pemerintahan, dan kekuasaan, serta bagaimana ilmu polit…
Sosiologi hukum adalah Suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat secara empiris analisis. Dengan mempelajari sosiologi hukum dapat dianalisis sebanyak mungkin kondisi aktual dalam masyarakat sehingga hukum berlaku secara efektif. Buku ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam…
Buku ini menyajikan berbagai aspek ilmu hukum, termasuk: Pengertian dan ruang lingkup ilmu hukum: Menjelaskan definisi hukum, berbagai pendekatan terhadap hukum, serta bidang-bidang kajian yang termasuk dalam ilmu hukum. Sumber-sumber hukum: Menguraikan berbagai sumber hukum, baik formal maupun material, yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum. Fungsi dan tujuan hukum: Menjela…
Hukum hak asuh anak pascaperceraian merupakan salah satu bidang yang memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan hak-hak anak. Perceraian merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan kedua belah pihak suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kehidupan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait …
Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Dalam konteks inilah dibutuhkan aturan dan hukum yang dapat menjaga dan menjamin praktik perbankan nasional agar dapat berlan…
Tindak Pidana Khusus pertama kali dikenal sebagai istilah Hukum Pidana Khusus. Berjalan seiringnya waktu hukum pidana khusus atau yang disingkat dengan "pidsus" ini sekarang telah mengalami pergantian atau perubahan istilah dengan istilah yang dikenal atau diketahui dengan "Hukum Tindak Pidana Khusus" atau yang disingkat dengan Tipidsus. Pada perubahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, …
BAB 1: LATAR BELAKANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB 2: PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN SERTA PELAKU USAHA BAB 3: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB 4: BERBGAI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB 5: PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB 6: LEMBAGA/INSTANSI DAN PERANNYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB 7: ISU-ISU HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BA…
Bab 1 Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan Bab 2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Dispensasi Kawin Bab 3 Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Pengangkatan Anak Bab 4 Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Melalui Putusan Pengadilan: Pengasuh Anak Bab 5 Perlindungan Hukum terhadap Hak An…
XII, 268hlm, ;21cm
Buku ini nyata-nyata ditulis sebagai ikhtiar scientific serius guna memberi tambahan referensi kepada mereka yang hendak melakukan studi mendalam perihal konstitusi. Menariknya, buku ini juga enak dibaca oleh orang kebanyakan. Tidak mudah untuk melahirkan tulisan demikian jika Anda bukan orang yang terbiasa menulis. Memahami sesuatu adalah satu hal. Menuangkan pemahaman itu ke dalam tulisan, le…
Buku ini membahas tentang sejarah hukum perkawinan, pengertian perkawinan, dan permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan, karena seperti diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t…
Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Suatu tindakan kejahatan yang merampas hak-hak anak dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk masalah kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. HAM berkaitan erat dengan istilah hak dan hukum. Secara umumnya hak anak dilindungi secara komprehensif …
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Ke- menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak…
Sebagian buku tentang Teori Hukum menguraikan tentang aliran-aliran Teori Hukum. Sebagian lainnya lagi menguraikan tentang tema atau topik penting seperti antinomi, sistem hukum, blanketnorm, hubungan kekuasaan dan hukum, dan sebagainya. Buku ini mencoba menguraikan tentang apa Teori Hukum itu, bagaimana hubungannya dengan Dogmatik Hukum, serta luas lapangannya.
Buku ini menghadirkan pembahasan yang komprehensif dan aktual mengenai peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa isu penting seperti pengertian, hakikat, sejarah hukum ketenagakerjaan, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, omnibus law, hubungan kerja, hubungan industrial, penempatan tenaga kerja migran Indonesia, pemutusan hubungan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan …
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Tjahjanto, mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Percepatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UU Pokok-Pokok Agraria. Implementasi dari kegiatan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari hukum agraria/pertanahan yang pada haki…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 HAK-HAK ANAK KETIKA BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAB 3 KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAB 4 KEJAHATAN DAN PIJAKAN KRIMINAL ANAK BAB 5 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat i…
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Pengantar Hukum Kesehatan Bab 3 Kode Etik Profesi Bab 4 Transaksi Terapeutik Bab 5 Rumah Sakit Bab 6 Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Bab 7 Informed Consent dan Rekam Medis Bab 8 Keselamatan Pasien Bab 9 Kegawatdaruratan Medik Bab 10 Euthanasia Bab 11 Malpraktik Medik dan Kecelakaan Medik Bab 12 Aborsi Bab 13 Forensikologi dalam Hukum Kesehatan Bab 14…
Hukum dagang adalah salah satu mata kuliah dan substansi kurikulum yang diajarkan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia untuk membekali dan memperkuat pemahaman dasar para mahasiswa dalam menjalani aspek hukum perusahaan dengan b erbagai perkembangannya seperti: Hukum SUrat Berharga, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi dan Pasar Modal, dan sebagainya. Semua…
Dengan judul sebagaimana dikemukakan diatas, penulis hanya membahas sebagian tindak pidana yang ada di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Adapun tindak pidana yang akan dibahas di dalam buku ini adalah tindak pidana yang menurut hemat penulis sering terjadi masyarakat. Bisa saja pembaca yang budiman berbeda pendapat dengan penulis tentang kriteria kejahatan yang s…
Buku ini berjudul Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity sebagai korelasi konstruktif cyberlaw dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemberlakuan legislasi dan regulasi yang dikombinasikan dengan penegakan hukum yang serius tetap diperlukan untuk memandu perilaku masyarakat dan memastikan supremasi hukum, khususnya …
Perkembangan teknologi yang setiap saat meningkat membuat masyarakat kian menggandrunginya. Berbagai hal dapat dilakukan dengan sangat mudah, seperti metode pembayaran yang serba-cashless, sharing berbagai momen di media sosial (dalam bentuk foto dan video), dan masih banyak lagi. Untuk mengakses itu semua, kita perlu mengunggah informasi atau data pribadi yang tentunya akan diketahui oleh o…
Abstrak buku ini menjelaskan tentang UU RI No. 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Buku ini membahas secara mendalam mengenai UU PDP yang disahkan setelah proses pembahasan yang panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang UU PDP kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum dan par…
Buku ini akan mengantarkan pembaca agar mudah memahami metode penelitian hukum normatif, dengan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Materinya ditulis dalam delapan bab: pengantar, penelitian hukum, karakteristik penelitian hukum, penelitian hukum normatif, prosedur penelitian hukum, langkah- langkah penelitian hukum, contoh- contoh sistematika proposal skripsi, tesis dan d…
Teknologi hukum (legal technology) pada awalnya mengacu produk teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan hukum. Wujudnya mulai dari yang dikerjakan kalangan praktisi jasa hukum di kantor hukum hingga lembaga-lembaga regulator. Buku ini menjelaskan konseptualisasi teknologi hukum dari praktik yang ada di dunia. Teknologi hukum bisa meningkatkan efisiensi perancangan peraturan peru…
Buku ini berjudul Fenomena Balapan Liar dalam Kajian Kriminologi. Buku ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan berkenaan dengan pengertian kenakalan anak dan menguraikan teori kriminologi, teori containment, serta teori kebijakan hukum pidana. Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum tentang kriminologi, kenakalan anak, balapan liar dan penganggulangan kenakal…
Bab 1 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan Bab 4 Upaya Paksa Bab 5 Surat Dakwaan Bab 6 Praperadilan Bab 7 Penuntut Umum dan Penuntutan Bab 8 Pemerikasaan Perkara di Pengadilan Negeri Bab 9 Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti Bab 10 Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan maka…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BAB III KERANGKA TEORITIS BAB IV KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB V BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN BAB VI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BAB VII PENGAWASAN DPR DAN DPD PERWUJUDAN CHECKS AND BALANCES BAB VIII PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBA…
Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
Bab I Hukum Dagang dan Kepailitan Bab II Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang BAB III Kekayaan Intelektual BAB IV Surat Berharga BAB V Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)