Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
Bab I Hukum Dagang dan Kepailitan Bab II Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang BAB III Kekayaan Intelektual BAB IV Surat Berharga BAB V Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)
Abstrak ini membahas kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pidana penjara terbatas dipandang sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan tujuan untuk menetralisir konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepenting…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan yang dibahas dalam bingkai teori hukum perbankan. Termasuk memuat kasus-kasus populer dalam dunia perbankan nasional, juga aperbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain yan…
Deskripsi Buku Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hakekat hukum pidana asas legalitas lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana kausalitas hukum pidana penafsiran dalam hukum pidana tindak pidana pidana dan pemidanaan penghapusan dan penambahan pidana poging deelnemng pembantuan perbarengan tindak pidana concurcus dan recidive Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hak…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI