BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bab I Pendahuluan Bab II Teori Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Siber Bab III Regulasi Internasional dan Nasional tentang Tindak Pidana Siber Bab IV Implikasi Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dalam Hukum Positif Indonesia Bab V Pengaturan Yuridiksi Tindak Pidana Siber Dihubungkan dengan Konveksi Dewan Eroppa 2001 Bab VI Penutup
BAB 1 PELUANG BISNIS DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 2 TANTANGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 4 MODUS PENCURIAN DATA KONSUMEN DI E-COMMERCE BAB 5 JENIS-JENIS MODUS KEJAHATAN DAN REGULASINYA DI BERBAGAI NEGARA BAB 6 MANFAAT DAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM KEBIJAK…
Daftar Isi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bab 3 Advokat dan Kuasa Hukum Bab 4 Fungsi Hakim dan Objektivitas Penilaian Hakim Bab 5 Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat, Tergugat, Objek Gugatan, Tenggat Waktu Gugatan Bab 6 Sengketa Tata Usaha Negara dan Gugatan Bab 7 Administrasi, Keuangan Perkara, dan Mendaftarkan Gugatan Bab 8 Pemeriksaan dan Penyelesa…
ix, 201 hlm,; 21 cm
xii, 482 hlm.; 21 cm.
XII, 276hlm, ;21cm
x, 65 hlm.; 20,5 cm.
viii, 240 hlm.; 20 cm
viii, 140 hlm.; 20 cm
xv. 192 hlm. ; 21 cm
iii, 000 hlm. ; 00 cm
x, 100 hlm. ; 21 cm
ix, 212 hlm 21 cm
xvi, 262 hlm.; 21 cm.
viii, 78 hlm. ; 21 cm
xiv, 373 hlm., 21 cm
x, 118 hlm,; 21 cm
viii, 60 hlm,; 21 cm
ix, 105 hlm. ; 21 cm
vi., 132 hlm., 21 cm
xi, 74 hlm., 21 cm
- , 75 hlm,; 21 hlm