Bab 1 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan Bab 4 Upaya Paksa Bab 5 Surat Dakwaan Bab 6 Praperadilan Bab 7 Penuntut Umum dan Penuntutan Bab 8 Pemerikasaan Perkara di Pengadilan Negeri Bab 9 Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti Bab 10 Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana
"Daftar Isi: A. UU RI No 28 Th 2014 ttg Hak Cipta B. Penjelasan UU RI No 28 Th 2014 C. UU RI No 13 Th 2016 ttg Paten D. Penjelasan UU RI No 13 Th 2016 E. UU RI No 20 Th 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis F. Penjelasan UU RI No 20 Th 2016"
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan maka…
Bag 1 Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Bag 2 Hukum Sebagai Obyek Ilmu Hukum Bag 3 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Bag 4 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Bag 5 Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan
BAB 1 PENDAHULUAN BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BAB III KERANGKA TEORITIS BAB IV KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA BAB V BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN BAB VI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BAB VII PENGAWASAN DPR DAN DPD PERWUJUDAN CHECKS AND BALANCES BAB VIII PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBA…
Abstrak Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintaha…
Buku ini menghadirkan isu-isu penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia terutama menyangkut nilai-nilai keadilan. Dimulai dari aspek-aspek yang menyebabkan peraturan tentang perkawinan belum berbasis nilai keadilan; problem perkawinan menurut undang-undang meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan; dan penyelesaian sengketa perkawinan beda agama; serta merekonstruksi…
Bab I Hukum Dagang dan Kepailitan Bab II Badan Usaha Sebagai Subjek Hukum Dagang BAB III Kekayaan Intelektual BAB IV Surat Berharga BAB V Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)
Abstrak ini membahas kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam Rancangan KUHP (RUU KUHP) Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pidana penjara terbatas dipandang sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan tujuan untuk menetralisir konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepenting…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan yang dibahas dalam bingkai teori hukum perbankan. Termasuk memuat kasus-kasus populer dalam dunia perbankan nasional, juga aperbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain yan…