Undang-Undang Penataan Ruang (UU RI No.26 Th.2007)

Edisi

Cet.01

ISBN/ISSN

978-979-007-034-9

Deskripsi Fisik

viii, 145 hlm.;20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348(60) IND u

Perpres No.36 Th.2005: Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kep…

Edisi

Cet.01

ISBN/ISSN

979-3421-11-8

Deskripsi Fisik

viii, 97 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348(144) IND p

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-8767-45-4

Deskripsi Fisik

ix, 161 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348(05) IND u

Undang-Undang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU RI No.1 Th.2011)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-445-3

Deskripsi Fisik

viii, 166 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348(274) IND u

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004 (UU RI No.32 Th.2004): Peraturan tenta…

Edisi

Cet.02

ISBN/ISSN

979-8767-80-0

Deskripsi Fisik

viii, 336 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348(307) IND u

Sikap Hidup Muslim dalam Menteladani Rasulullah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-730-285-7

Deskripsi Fisik

,- 152 Hlm.; 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297 BAD s

HUKUM KEPOLISIAN & KEMILITERAN

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku. Sementara, Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau…

HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN

Buku “Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan” menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Buku ini membahas berbagai aspek penting, termasuk hak dan kewajiban pekerja, perlindungan tenaga kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan p…

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PANDUAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB 2 IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL BAB 3 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI INDONESIA BAB 4 KEWAJIBAB DAN HAK WARGA NEGARA BAB 5 DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI BAB 6 NEGARA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM BAB 7 WAWASAN NUSANTARA BAB 8 KETAHANAN NASIONAL

MEMAHAMI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

BAB I: Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata Internasional Indonesia(HPII) BAB II: Pranata Hukum dan Titik-Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional BAB III: Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Keperdataan BAB IV: Renvoi (Penunjukkan Kembali) dan Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional BAB V: Teori Pendahuluan dan Penyesuaian dalam Hukum Perdata Internasiona…