Tindak Pidana Khusus pertama kali dikenal sebagai istilah Hukum Pidana Khusus. Berjalan seiringnya waktu hukum pidana khusus atau yang disingkat dengan "pidsus" ini sekarang telah mengalami pergantian atau perubahan istilah dengan istilah yang dikenal atau diketahui dengan "Hukum Tindak Pidana Khusus" atau yang disingkat dengan Tipidsus. Pada perubahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, …
Buku "Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)" karya Aris membahas tentang sistem peradilan yang khusus menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (TUN). Buku ini mengulas dasar hukum, kewenangan, asas-asas, hingga alat bukti yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagai…
Buku ini membahas tentang sejarah hukum perkawinan, pengertian perkawinan, dan permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan, karena seperti diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t…
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Pengantar Hukum Kesehatan Bab 3 Kode Etik Profesi Bab 4 Transaksi Terapeutik Bab 5 Rumah Sakit Bab 6 Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Bab 7 Informed Consent dan Rekam Medis Bab 8 Keselamatan Pasien Bab 9 Kegawatdaruratan Medik Bab 10 Euthanasia Bab 11 Malpraktik Medik dan Kecelakaan Medik Bab 12 Aborsi Bab 13 Forensikologi dalam Hukum Kesehatan Bab 14…
Deskripsi Buku Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hakekat hukum pidana asas legalitas lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana kausalitas hukum pidana penafsiran dalam hukum pidana tindak pidana pidana dan pemidanaan penghapusan dan penambahan pidana poging deelnemng pembantuan perbarengan tindak pidana concurcus dan recidive Topik yang disampikan dalam buku ini di antaranya hak…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 SUAP BAB 3 GRATIFIKASI BAB 4 KOLUSI DAN NEPOTISME BAB 5 PENCUCIAN UANG BAB 6 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 7 PEMBERANTASAN KORUPSI BAB 8 SANKSI PIDANA KORUPSI BAB 9 SISTEM PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAB 10 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
- , 75 hlm,; 21 hlm
- , 64 hlm . ; 21 cm
xx, hlm.; 20,5 cm
xii, 558 hlm.; 23 cm
xi, 117 hlm.; 20 cm.
xxiii, 472 hlm. ; 23 cm
BAB I LEMBAGA KEUANGAN BAB II BANK SENTRAL ATAU OTORITAS MONETER BAB III BANK UMUM BAB IV BANK PERKEREDITAN RAKYAT BAB V BANK SYARIAH BAB VI SEWA GUNA USAHA BAB VII PEGADAIAN
BAB 1 PRINSIP DAN CABANG MUSYAWARAH BAB 2 AHLUL HILLI WAL AQDI (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT) BAB 3 HAK-HAK POLITIK NONMUSLIM DALAM ISLAM DAN DI NEGARA ISLAM BAB 4 PRINSIP BERLAKU ADIL BAB 5 PERSAMAAN HAK
DAFTAR ISI BAB 1 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA BAB 2 PENGANTAR HUKUM INVESTASI (PENANAMAN MODAL)\ BAB 3 HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL BAB 4 TATA CARA PENANAMAN MODAL BAB 5 PERIZINAN BAB 6 SURAT IZIN USAHA DAN PERDAGANGAN (SIUP) BAB 7 IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL BAB 8 HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENANAMAN MODAL ASING BAB 9 PEMBANGUNAN HUKUM IN…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 PEMUNGUTAN PAJAK BAB 3 KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BAB 4 UTANG PAJAK BAB 5 KEWENANGAN NEGARA DAN KEWAJIBAN SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PAJAK BAB 6 KONSULTAN PAJAK DAN SISTEM PERENCANAAN PAJAK BAB 7 PENETAPAN TARIF PAJAK BAB 8 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAB 9 PENGAMPUNAN PAJAK DAN SANDERA PAJAK BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK…
viii; 192 hlm . ; 21 cm
Bab 1: Perlindungan Hukum sebagai Konkretisasi dari Upaya Penegakan Hukum Bab 2: Viktomologi dalam Kaitan Penanggulangan Kejahatan Bab 3: Pengaturan Perlindungan Korban Kejahatan Berdasarkan Hukum Nasional Bab 4: Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
BAB 1: HAKEKAT HUKUM INTERNASIONAL BAB 2: SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM INTERNASIONAL BAB 3: PENDALAMAN ILMU HUKUM INTERNASIONAL BAB 4: PERJANJIAN INTERNASIONAL BAB 5:HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG PERDAGANGAN BAB 6: HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PIDANA BAB 7: HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG LINGKUNGAN BAB 8: HUKUM INTERNASIONAL DALAM BIDANG POLITIK BAB 9: YURISD…